Bima, Cakrawala NTB.Com (15/02/22).
Menanggapi beberapa pemberitaan media yang berkaitan dengan pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Bima yang disinyalir "siluman", dapat disampaikan bahwa :
1. Semua pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2022 sudah tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan dalam sidang Paripurna DPRD, termasuk rencana pengadaan kendaraan dinas roda empat unit kepala daerah tersebut ada dalam pos belanja kendaraan dinas operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Bagian Umum Setda yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri yang diusulkan pada tahun 2021.
2. Perlu diketahui bahwa draft APBD merupakan penjabaran Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang lahir setelah melalui serangkaian pembahasan, baik pada tingkat Fraksi maupun Komisi yang juga anggota Fraksi-fraksi DPRD.
3. Draft APBD sesuai KUA- PPAS tersebut dibahas dalam serangkaian rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) yang terdiri dari unsur eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur Komisi yang merupakan wakil dari Fraksi-fraksi.
4. Selanjutnya, Raperda APBD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTB yang dihadiri TAPD dan anggota Banggar, setelah penyelarasan di tingkat provinsi dokumen APBD tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna untuk disetujui bersama. Jadi pada prinsipnya, dokumen APBD merupakan hasil pembahasan dan keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dibahas melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD.
5. Dengan demikian, jika ada anggapan anggaran tersebut "siluman" mustahil karena sudah melewati semua mekanisme yang telah ditetapkan bersama oleh Legislatif dan eksekutif.
6. Berkaitan dengan pengadaan kendaraan operasional tersebut perlu disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan pengadaan 2 unit kendaraan dinas untuk dua OPD baru dan 2 Unit untuk Pimpinan daerah. Pengadaan tersebut merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terakhir dilakukan pada lima tahun lalu, pada periode pertama kepemimpinan pasangan Indah Dhamayanti Putri dan H Dahlan M Noer.
7. Kebutuhan pengadaan tersebut disamping untuk operasional Pimpinan daerah juga akan digunakan bagi tamu VIP dan VVIP pemerintah daerah yang melakukan Kunjungan kedinasan.
8. Urgensi pengadaan mobil dinas ini penting dilakukan mengingat luas wilayah Kabupaten Bima, dengan jumlah kecamatan yang banyak dengan kondisi geografis pegunungan membutuhkan kendaraan dinas yang dapat diandalkan menjelajahi medan beberapa kecamatan yang sulit sekalipun.
Demikian penjelasan terkait rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut. Terimakasih.(RED/ Prokompim).
(Bahar).
COMMENTS